teori organisasi dan prilaku organisasi

  1. Teori Organisasi

Fenomena organisasi di dalam masyarakat telah lama menjadi pusatperhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial.Berbagai pandangan danpemikiran yang muncul mengenai femomena organisasi ini telah melahirkan suatubidang pengetahuan yang secara khusus mengkaji mengenai fenomena organisasiitu, yang secara umum dikenal dengan istilah teori organisasi.Jadi, teori organisasimenunjuk pada suatu penggambaran beberapa generalisasi yang memilikikemungkinan penerapan untuk menjelaskan fenomena organisasi secara universal. Atau dengan kata lain, beberapa sudut pandang atau perspektif dapat dilakukanuntuk mengamati bagaimana beberapa fenomena dari organisasi ada danberoperasi di dalam masyarakat, yang jika pandangan atau perspektif itudiintegrasikan dalam suatu kerangka yang sistematis merupakan sebuah “a body of knowledge’ atau sebuah teori tentang organisasi dan disebut dengan TeoriOrganisasi.

Perkembangan kajian tentang Teori Organisasi pada awalnya berlangsunglambat, tetapi pada perkembangannya kemudian terjadi perkembangan yang cukuppesat sejalan dengan makin banyaknya perhatian para ahli terhadap fenomenaorganisasi. Perhatian yang besar terhadap fenomena organisasi oleh para ahlidewasa ini telah melahirkan tidak saja makin banyak teori organisasi, tetapi telahmenghasilkan pula suatu peta pemikiran para ahli tentang fenomena organisasi,yang tercermin dari adanya berbagai perspektif yang berkembang tentangfenomena organisasi ini.Sebagaimana yang selalu terjadi dalam perkembangan pemikiran tentangsuatu fenomena akan terdapat dua kelompok pandangan yang memiliki pusatperhatian yang berbeda. Pada satu pihak, terdapat pandangan-pandangan yangmemusatkan perhatiannya pada apa yang sedang terjadi pada berbagai aspek darisuatu fenomena dengan teliti. Perhatian yang demikian sudah barang tentang akanmenghasilkan pemikiran yang mendalam mengenai apa yang sedang terjadidengan fenomena itu. Sebelum kita membahas teori organisasi klasik, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana teori organisasi itu.Teori organisasi itu merupakan studi yang mempelajari bagaimana organisasi menjalankan fungsinya.

Selain itu, di dalam teori organisasi juga mempelajari bagaimana organisasi berjalan sehingga mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut, dan bahkan masyarakat yang terlibat dalam organisasi tersebut juga ikut andil.Konsep mengenai teori organisasi sebenarnya mulai berkembang sejak tahun 1800-an, di mana konsep tersebut dikenal dengan nama ‘Teori Organisasi Klasik’ atau Classical Theory. Namun, dalam dunia keilmuan, terkadang ilmuan menyebutnya dengan sebutan ‘Teori Tradisional’.Karena teori ini menjelaskan tentang konsep dan pemahaman tentang organisasi di era kuno, yang konsepnya lebih menitikberatkan pada tugas-tugas khusus di setiap anggota dalam organisasinya.

Teori organisasi adalah suatu konsefsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan mengenai pemecahan terkait masalah organisasi supaya organisasi tersebut dapat berjalan dengan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan bersama.Sehingga dapat dikatakan bahwa teori organisasi ini merupakan acuan dalam berorganisasi.

Teori organisasi klasik bisa disebut juga sebagai ‘teori tradisional’ atau bisa juga disebut sebagai ‘teori mesin’. Teori ini berkembang sejak tahun 1800-an Masehi atau abad ke-19. (Baca juga: Karakteristik Media Massa) 1900 – 1930.

Pelopor Teori Organisai Klasik adalah Henry Fayol, James D. Mooney, Mary Parker Follet, Herberd Simon, Chester I Banard. Teori Organisasi Klasik muncul karena adanya kebutuhan adanya acuan dalam mengelola sebuah organisasi yang kompleks.

Pada masa itu, teori ini pun tidak dilahirkan melainkan hanya diajarkan dengan landasan beberapa prinsip dan teori umum tentang manajemen yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi.Di dalam teori organisasi klasik, telah menggambarkan adanya sebuah lembaga yang tersentralisasi dengan beberapa tugas yang khusus juga dapat memberikan acuan secara sistemati dengan mekanistik struktural yang kaku tanpa adanya kekreatifitasan seseorang dalam berinovasi. (Baca juga: Sejarah Televisi Indonesia)

Teori organisasi klasik bisa disebut sebagai ‘teori mesin’ karena pada hakikatnya bahwa di dalam organisasi, manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap waktu dapat dipasang dan diganti dengan onderdil yang lain sesuai dengan kebijakan dari pimpinan organisasi tersebut.

  • Henry Fayol (1841 – 1925)

Fayol merupakan seorang industrialis yang lahir di Istanbul dan pindah ke Perancis.Perlu diketahui bahwa Fayol hidup di satu zaman dengan Taylor.Kemudian, dia dipisahkan dengan Taylor ke para pemikir manajemen ilmiah karena dia berbeda pemikiran dengan Taylor. Perbedaan itu terletak pada:

  1. Taylor lebih menekankan pada manajemen dalam tingkatan terendah taitu individu dan menggunakan metode ilmiah,
  2. Sedangkan Fayol lebih fokus pada semua kegiatan dari berbagai departemen.

Fayol sendiri berpendapat bahwa manajemen sangat membutuhkan proses pengarahan yang sistematis antara pekerja dengan manajer, jadi tidak pada individunya saja.Dalam teori klasik, organisasi adalah struktur hubungan, kekuasan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peraturan-peraturan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain ketika beberapa orang sedang bekerja sama. (Baca juga: Pengertian Media Menurut Para Ahli)Sehingga, dapat dikatakan bahwa terdapat empat unsur pokok dalam anatomi organisasi formal yang di antaranya sebagai berikut:

Empat unsur pokok tersebut juga bisa dijadikan sebagai komponen dalam suatu organisasi.Tanpa adanya keempat komponen atau salah satu dari empat komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut belumlah ideal seperti organisasi pada umumnya.

  • Teori Modern

Seiring berkembangnya zaman, mulai muncul teori baru yang disebut sebagai ‘Teori Modern’ teori ini muncul pada tahun 1950-an karena adanya ketidakpuasan dari kedua teori sebelumnya. Sehingga teori ini disebut sebagai teori ‘Analisa Sistem’ atau ‘Teori Terbuka’.

Dalam teori ini telah memadukan antara teori klasik dengan teori neoklasik dengan melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling ketergantungan sehingga tidak dapat dipisahkan. Sehingga, dengan kata lain lain bahwa organisasi merupakan sistem terbuka yang pasti akan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Sehingga, jika organisasi itu ingin tetap berjalan, maka diperlukan adanya hubungan dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar.

  1. Pengertian Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi, atau kelompok tertentu.Studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya; juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi dimana mereka berada.Selain itu perilaku organisasi didefiniskan juga sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi).

Perilaku organisasi juga dikenal sebagai Studi tentang organisasi.Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang Sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Dimana studi organisasi sendiri merupakan telaah tentang pribadi dan dinamika kelompok dan konteks organisasi, serta sifat organisasi itu sendiri.Setiap kali orang berinteraksi dalam organisasi, banyak faktor yang ikut bermain.Studi organisasi berusaha untuk memahami dan menyusun model-model dari faktor-faktor ini.

Seperti halnya dengan semua ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan.Namun ada sejumlah kontroversi mengenai dampak etis dari pemusatan perhatian terhadap perilaku pekerja.Karena itu, perilaku organisasi (dan studi yang berdekatan dengannya, yaitu psikologi industri) kadang-kadang dituduh telah menjadi alat ilmiah bagi pihak yang berkuasa.Terlepas dari tuduhan-tuduhan itu, Perilaku Organisasi dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja.

  1. Mengapa Perilaku Organisasi Harus Dipelajari

Beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa perilaku organisasi harus dipelajari yaitu
• Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien.Disiplin ilmu perilaku organisasi dapat digunakan sebagai arahan/dasar bagi pelaku organisasi dalam melakukan tugasnya dalam organisasi sehingga tujuan yang harus dicapai dalam suatu organisasi dapat terwujud.
• Perilaku organisasi juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang atasan yang memiliki peran sebagai leadership atau managership dalam membuat keputusan yang baik, dimana dalam menjalankan keputusan tersebut seorang atasan tidak keluar dari ranah organisasi.
• Perilaku organisasi juga dapat membantu dalam memahami karakteristik struktur organisasi dan pola hubungan antar anggota dan bagian dalam organisasi, karena setiap keputusan yang diambil oleh pelaku organisasi memiliki dampak terhadap anggota organisasi yang lain oleh karena itu perlu adanya pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi anggota organisasi lain.

  1. Tujuan Perilaku Organisasi

Tujuan perilaku organisasi yaitu memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi, dimana seluruh pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi diambil dengan melihat pada hubungan sebab dan akibat, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Selain itu tujuan perilaku organisasi yang lain yaitu digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki efektivitas organisasi agar mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi.
Perilaku organisasi juga bertujuan dalam menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. Ketika kita mencari jawaban untuk mengapa seorang individu atau sekelompok individu melakukan sesuatu, kita pasti akan meminta penjelasan, karena apabila kita ingin memahami sebuah fenomena kita harus mulai dengan mencoba menjelaskan sehingga penyebab dari suatu kejadian/fenomena dapat segera kita ketahui.Sebagai contoh adalah ketika seorang karyawan yang dihargai mengundurkan diri, kita pasti ingin tahu mengapa karyawan tersebut mengundurkan diri dan apakah bisa dicegah.Karyawan berhenti dari pekerjaan mereka karena berbagai alasan. Namun, jika penjelasan untuk berhenti adalah alasan gaji yang tidak cukup dan karena pekerjaan yang membosankan maka atasan/manager dapat mengambil tindakan yang akan memperbaiki situasi ini di masa depan Tujuan dari prediksi berfokus pada peristiwa-peristiwa masa depan untuk menentukan apa yang akan mengakibatkan hasil dari tindakan tertentu.

Daftar referensi

 

http://fachryna.blogspot.co.id/2010/03/materi-perilaku-organisasi_22.html

https://suhendrisemangat.wordpress.com/2013/11/04/makalah-teori-organisasi-2/

https://pakarkomunikasi.com/teori-organisasi-klasik

Iklan

Perbedaan Teori Organisasi (TO) dengan Perilaku Organisasi (PO)

  1. Teori Organisasi

 

Teori Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut.

Menurut Lubis dah Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membecarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu.

Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang. Yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern.

 

  1. Teori Organisasi Klasik

 

Teori klasik (classical theory) kadang-kadang disebut juga teori tradisional, yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan(abad 19) yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama.

Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritisi klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Teori ini juga berkembang dalam tiga aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu :

  1. Teori birokrasi : dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya “The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism.
  2. b.  Teori administrasi : dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol  dan Lyndall Urwick dari Eropa serta Mooney dan Reiley dari Amerika.
  3. Manajemen ilmiah : dikembangkan mulai tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor.

 

  1. Teori Organisasi Neoklasik

 

Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan manusiawi (The human relation movement). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefinisikan “suatu organisasi” sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Howthorne dan dari tulisan Huga Munsterberg.

Dalam hal pembagian kerja, teori neklasik telah mengemukaan perlunya hal-hal sebagai berikut:

  1. Partiipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Perluasan kerja (job enlargement) sebagai kebalikan dari pola spesialisasi.
  3. Manajemen bottom-up yang akan memberikan kesempatan kepada para yunior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak.
  4. TEORI ORGANISASI MODERN

 

Teori modern ditandai  dengan  ahirnya  gerakan contingency yang

dipelopori Herbert Simon, yang  menyatakan  bahwa teori organisasi  perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan  bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan  prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan  Robert Kahn dalam  bukunya “the social psychology of organization” mengenalkan perspektif  organisasi sebagai  suatu sistem terbuka. Buku tersebut mendeskripsikan  keunggulan-keunggulan  perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan  lingkungannya,  dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah jika organisasi ingin tetap bertahan

Teori modern yang kadang – kadang disebut juga sebagai analisa system pada organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan an saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan system terbuka.

  1. Pengenrtian Perilaku Organisasional

 

Perilaku organisasional/organizational behavior adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki poleh individu, kekelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujaun menerangkan bidang ini agar organisasi menjadi lebih efektif. Perilaku organisasi mengajarkan tiga faktor penentu perilaku organisasional yaitu, individu, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasional juga menerapkan ilmu yang diperoleh tentang individu, kelompok, dan pengaturan strukur terhadap perilaku, dengan tujuan agar organisasi dapat bekerja secara lebih efektif.

         Grenberg dan Baron (2003) mendefinisikan perilaku organisasional sebagai bidang multidispliner/multidisciplinary yang mempelajari perilaku individu, kelompok, dan proses dalam organisasi secara sistematis.Berdasarlan definisi tersebut, maka karasteristik bidang perilaku organisasional adalah:

  • Perilaku organisasional merupakan bidang yang bersifat multididipliner. Perilaku organisasional dibangun dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Psikologi, psikologi sosial, sosiologi dan antropologi
  • Perilaku organisasi mempeajari perilaku individu, kelompok, struktur, dan proses dalam organisasi secara sistemaris.
  1. Fokus Perilaku Organisasional

Perilaku organisasi fokus pada tiga tingkatan analisis, yaitu tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Tiga tingkatan analisis ini harus dipertimbangkan untuk memahami dinamika perilaku dalam organisasi yang begitu kompleks (Grenberg dan Baron, 2003).

  1. Tingkat individu. Setiap individu yang memasuki suatu organisasi akan membawa perbedaan-perbedaan. Perbedaan individu ini dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain kemampuan, pembelajara, kepribadian, persepsi, sikap motifasi dan stress. Perbedaan-perbedaan pada tingkat individu ini akan mempengaruhi perilaku mereka di dalam organisasi. Khususnya kinerja mereka.
  2. Tingakt kelompok. Individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh pola-pola perilaku yang mereka tunjukkan,  apa yang dianggap sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh kelompok tersebut, dan tingkat di mana anggota kelompok saling tertarik.

 

  1. Tingkat Organisasi. Pada level organisasi banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja organisasi tersebut antara lain adalah desain dan struktur organisasi, budaya organisasi serta kebijaksanaan dan praktik-praktik sumber daya manusia.
  • Perbedaan Teori Organisasi Dengan Prilaku Organisasi
  • Perilaku organisasi menurut Stephen P. Robbins mengambil pandangan mikro dan memberi tekanan pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Perilaku organisasi memfokuskan diri kepada perilaku di dalam organisasi dan seperangkat prestasi dan variabel mengenai sikap yang sempit dari para pegawai, dan kepuasan kerja adalah yang banyak diperhatikan. Topik-topik mengenai perilaku individu, yang secara khas dipelajari dalam Perilaku Organisasi adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta kepribadian. Termasuk di dalam topik mengenai kelompok adalah peran, status kepemimpinan, komunikasi, dan konflik.
  • Teori Organisasi menurut  Stephen P. Robbins mengambil pandangan makro. Unit-unit analisisnya adalah organisasi itu sendiri atau sub-sub utamanya. Teori Organisasi memfokuskan diri kepada perilaku dari organisasi dan menggunakan definisi yang lebih luas tentang keefektifan organisasi. Teori organisasi tidak hanya memperhatikan prestasi dan sikap para pegawai, tetapi juga kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk menyesuaikan diri dan mencapai tujuan-tujuannya.

Perbedaan makro-mikro ini menyebabkan tumpang tindih. Misalnya, faktor-faktor struktural mempunyai dampak terhadap perilaku pegawai. Dengan demikian mempelajari Perilaku Organisasi harus mempertimbangkan hubungan struktur perilaku. Sama halnya, beberapa topik mikro relevan dengan dengan studi Teori Oranisasi. Pembicaraan tentang yang makro dan mikro memang selalu tumpang tindih, dan penekanan mereka sebenarnya berbeda. Misalnya, topik tentang konflik dalam Perilaku Organisasi cenderung difokuskan pada konflik antar pribadi dan antar kelompok, yang berasal dari perbedaan kepribadian den komunikasi yang lemah.

Konflik jika ditinjau oleh para teoritikus organisasi, akan menekankan pada masalah koordinasi antar unit. Sementara dari sudut pandang studi Perilaku Organisasi kemungkinan besar akan melihat semua konflik sebagai masalah manusia. Studi TO cenderung melihat konflik yang sama sebagai akibat dari adanya kekurangan di dalam desain orgnisasi. Perbedaan tersebut tentu saja bukan menunjukkan siapa yang benar atau salah, tetapi bahwa TO dan PO memberi penekanan yang berbeda pada tingkatan analisis organisasi.

Perilaku Organisasi merupakan studi tentang apa yang dilakukan orang (people) di dalam organisasi sebagai sistem sosial dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi, yang sering direfleksikan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi. Perilaku Organisasi penting karena mempertimbangkan organisasi sebagai suatu sistem yang terdapat banyak perbedaan didalamnya.

Sedangkan Teori Organisasi membahas berbagai pandangan dan penafsiran atas organisasi yang berisikan uraian teori dan faham tentang organisasi baik dari sisi pendekatan scientific management, social psychology of industry, sosiologi organisasi, dan studi kritis organisasi (Goedono, 2014, Edisi 3).

Organisasi merupakan sistem sosial yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan minimal dua orang dengan memiliki pola kerja yang teratur dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu serta memiliki identitas diri. Organisasi mempunyai dimensi struktural dan dimensi kontekstual. Dimensi struktural terdiri dari formalisasi organisasi, spesialisasi, standarisasi, hirarki otoritas, kempleksitas, sentralisasi, profesionalisme, dan rasio karyawan. Sedangkan dimensi kontekstual terdiri dari ukuran organisasi, teknologi yang berguna, lingkungan organisasi, tujuan organisai, dan budaya organisasi (Sobirin, 2009).

Dalam kaitan antara orang-orang (people), organisasi, dan lingkungannya dapat dijelaskan sebagai berikut.  Bahwa sifat alam adalah adanya kelangkaan sumberdaya dan adanya gejolak alam yang selalu berubah, mendorong munculnya kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik bagi manusia. Agar kebutuhan manusia terpenuhi dan terpuaskan maka manusia membentuk organisasi baik berupa organisasi ekonomi, sosial, maupun politik.

Dari adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi serta adanya organisasi yang perlu dikelola dengan baik maka diperlukan manajemen. Manajemen merupakan sebuah aktivitas yang melaksanakan sejumlah fungsi tertentu dalam rangka untuk memperoleh, mengalokasikan, dan memanfaatkan kemampuan sumberdaya manusia dan fisik secara efektif sehingga sejumlah tujuan bisa tercapai (Sobirin, 2009).

Ditinjau dari sisi entitas fiksi maka suatu firm merupakan hasil kesepakatan abstrak antara para pihak yang menjadi pemilik dan pengurus, dimana pengurus diberi kewenangan menyusun dan menjalankan firm sesuai dengan amanat yang diberikan pemilik, termasuk kewenangan dalam merekrut tenaga-tenaga pembantu seperti para pegawai yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam firm tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli organisasi seperti Robbins, Cherrington, dan Daft, tentang esensi organisasi dijelaskan bahwa organisasi memiliki karakteristik adanya sekelompok manusia (group of people) dan adanya tujuan bersama (common goals) yang hendak dicapai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar referensi

 

http://agungzetiadji.blogspot.co.id/2012/10/teori-organisasi.html

http://pagarpengetahuan.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-perilaku-organisasi-pagar.html

https://globalmanagement.wordpress.com/2014/08/12/perilaku-orang-dalam-organisasi/

 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) MINIMALISIR PRAKTEK KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu. Jadi PNS berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani, bukan minta dilayani dan bukan untuk diberi imbalan jasa pada saat pelayan berlansung. Dari dasar inilah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sangat dibutuhkan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :

– Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.

– Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

  1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
  2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
  3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
  4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
  5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Penyelenggaraan tatalaksana pelayanan publik sesuai dengan bentuk dan sifatnya, dapat menggunakan salah satu pola-pola berikut ini :

–        Pola pelayanan fungsional

–        Pola pelayanan satu pintu

–        Pola pelayanan satu atap

–        Pola pelayanan secara terpusat

–        Pola pelayanan Gugus Tugas

 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan.

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah meminimalisir dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

  1. RUMUSAN MASALAH

Mengsukseskan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) demi kelncaran pengurusan administrasi dan menghindari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang marah terjadi.

BAB II

KAJIAN TEORI

 

  1. PELAYANAN

Secara etimologis, pelayanan ialah ”usaha melayani kebutuhan orang lain”. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal (Sutopo dan Suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik yang dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:2) adalah ”segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sejalan dengan Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik (Republik Indonesia, 2007:2) memaknai bahwa ”pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

  1. PUBLIK

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Nampaknya kata “publik” diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda- beda sebagaimana kepentingan mereka. Berikut beberapa defenisi menurut para ahli

Syafie dkk, ,mengatakan bahwa pubik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

  1. George Fredrickson, menjelaskan konsep “public” dalam lima perspektIf, yaitu (1) public sebagai kelompok kepentingan, yaitu public dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) public sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu- individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) public sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan public diwakili melalui suara (4) public sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya dianggap juga dianggap sebagai public, dan (5) public sebagai warga Negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.
  2. PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan public menurut Sinambela adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Agung Kurniawan mengatakan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Jadi, Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dantata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secaraprinsip intangileble dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan apapun, produksinya bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

Menurut Stanton yang dikutip oleh Alma, pelayanan adalah suatu yang diidentifikasikan secara terpisah, tidak berwujut dan ditawarkanuntuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat diambil pengertian bahwapelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh satu pihakkepada pihak lain dan biasanya tidak berwujud.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem pelayanan adalah suatu kesatuan usaha  yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang  berkaitan secara teratur, diikuti dengan unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan memberi manfaat, guna mencapai suatu tujuan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kepmenpan Nomor 81 Tahun 1993).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dantata cara yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

 

  1. PENGERTIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengertian Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan.

Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk :

  1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.
  2. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
  3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan.

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Dalam penyelenggaraannya, bupati/wali kota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi :

  1. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
  2. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
  3. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
  4. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
  5. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
  6. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  7. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua hentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota.

Selain itu PPTSP mengeiola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai perizinan (licenses, permits, approvals dan clearances).

Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lain.

 

  1. ASAS DAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu setidaknya mengandung asas-asas antara lain:

  1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
  2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya.
  3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ibrahim, 2008 : 19-20)

Asas Pelayanan Publik adalah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut (keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004):

  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kondisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan Hak
  6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraa pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

  1. Kesederhanaan
  2. Kejelasan
  3. Kepastian Waktu
  4. Akurasi
  5. Keamanan
  6. Tanggung Jawab
  7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
  8. Kemudahan Akses
  9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
  10. Kenyamanan

Standar Pelayanan Publik adalah setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan tersebut. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

  1. Prosedur Pelayanan
  2. Waktu Penyelesaian
  3. Biaya Pelayanan
  4. Produk Pelayanan
  5. Sarana dan Prasarana
  6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
  1. POLA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan bentuk dan sifatnya, menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat empat pola pelayanan, yaitu:

  1. Pola Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.  Misalnya untuk pelayanan pajak akan ditangani unit organisasi yang berfungsi melakukan pemungutan pajak, contohnya Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).
  2. Pola Pelayanan Terpusat, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. Misalnya yaitu pengurusan pelayanan paspor oleh kantor imigrasi dan pelayanan pembuatan akte kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil.
  3. Pola Pelayanan Terpadu yang dibagi ke dalam dua bagian pola pelayanan, yaitu:
  4. a)  Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap

Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan.

 

 

  1. b)  Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan pada satu tempat yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Misalnya pelayanan pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

  1. Pola Pelayanan Gugus Tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberi pelayanan tertentu. (KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003:5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Kebijakan sistem PTSP dapat saja sebagai alternatif perbaikan dari Sistem Pelayanan Satu Atap. Namun demikian, sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak dapat menunjukan adanya efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi penanaman modal yang memiliki karakter demikian, salah satu strategi yang perlu dikembangkan dalam PTSP adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan bidang penanaman modal. UP tersebut dapat didesain dalam beberapa bentuk, antara lain:

  1. Merupakan Satuan/Unit Kerja tertentu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal secara terpusat. Satuan/Unit Kerja ini memiliki kewenangan untuk memproses dan menerbitkan berbagai perizinan yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan unit-unit kerja yang melayani perizinan.
  2. Merupakan Satuan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan perizinan penanaman modal. Satuan/Unit kerja ini memiliki front line yang berfungsi untuk menerima semua permohonan perizinan penanaman modal di daerah dan back line yang memiliki hubungan kerja dengan satuan/unit kerja yang secara fungsional menerbitkan perizinan.

Kedua bentuk UP tersebut dirancang untuk mengurangi jalur birokrasi dan menyederhanakan prosedur dalam pelayanan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, diharapkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengurusan perizinan penanaman modal di daerah akan lebih cepat dan murah. Selanjutnya, terkait dengan upaya perbaikan iklim penanaman modal di daerah, pembenahan kelembagaan ini juga harus didukung oleh perbaikan dalam standar pelayanan penanaman modal, kualitas sumber daya aparatur yang menangani bidang tersebut, dan komitmen para pimpinan di daerah.

 

Daftar pustaka

 

http://tikakumala7.blogspot.co.id/2013/06/makalah-penyelenggaraan-pelayanan-satu.html

http://juniarwibisana.blogspot.co.id/2017/05/contoh-makalah-pelayanan-terpadu-satu.html

Pengertian Dasar Kebijakan Publik

Seperti diketahui dalam masyarakat terhadap tiga jenis tugas pokok pemerintah
(bahkan bisa disebut sebgai “misi”) yang diperlukan agar masyarakat hidup,tumbuh, dan berkembang, yaitu disesuikan dengan tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan. Ketiga tuas ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang memang di lahirkan untuk tugas-tugas tersebut. Setiap organisasi mengemban tugas dan kemudian menjadi misi atau raison d’etre atau “alasan keberadaan”. Pembagiannya sebgai berikut :

  1. Tugas pelayanan (publik) adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sengga kelompok paling tidak mampu bisa menjangkaunya. Tugas ini di emban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif (pelaksana, pemerintah).
  2. Tuagas pembangaunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejatraan ekonomi daeri masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya membangaun produktifitas dari masyarakat dan mengkreasikan nilai ekonomi atas produktifitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi misi dari organisasi ekonomi atau lemabaga bisnis.
  3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mamppu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non profit. Organisasi-organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki kompetensi pokok (core competence) di bidang pemberdayaan.

Dengan melihat acuan di atas, kita bisa melihat bahwa tugas pokok dari pemerintah adalah memberikan pelayanan, di dalam arti pelayanan umum atau pelayanan publik. Disini menjadi relevan untuk menilai seberapa jauh pemerintah sudah melakukan pelayanan sebagaimana misi yang di embannya, ini berkenaan dengan masalah akuntabilitas dari pelaksanaan misi dari pemerintah, damana akuntabilitas adalah salah satu inti yang penting dari perinsip good governance.

Penilaian terhadap pemerintah tentang sejauh mana suda menyelenggarakan pelayanannya hanya bisa di lakukan jika terdapat alat ukur yang sesuai dengan tugas yang diberikan atau misi yang di emban. Alat ukur ini antaranya diberi”label” standar pelayanan minimum. Pada perinsipnya, terdapat banyak jenis pelayanan yang diberikan oleh pemrintah, khususnya yang diletakkan dalam konteks kebijakan publik yang dapat berbentuk regulatif versusu deregulatif ; atau restriktif versus non-restriktif; dan alokatif versus distributif / redistributif. Namun, secara generik, pelayanan yang diberikan kepada pemerintah di bagi menjadi tiga yaitu :

  1. Pelayanan primer, yaitu pelayanan yang paling mendasar
  2. Pelayan sekunder, yaitu pelayanan pendukung namun bersifat kelompok spesefik.
  3. Pelayanan tersier, yaitu pelayanan yang berhubungan secara tidak lansung kepada publik

Disini kita melihat bahwa pelayanan primer atau pelayanan paling mendasar pada hakikatnya adalah pelayanan minimum. Secara sederhana terdapat tiga jenis pelayanan minimum yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu :

  1. Pelayanan kewargaan
  2. Pelayanan kesehatan
  3. Pelayanan pendidikan
  4. Pelayanan ekonomi

Pada keempat pelayanan minimum inilah kita dapat meletakkan standar-standar pokok yang menjadi standar acuan pelaksanaan dan standar pokok audit implementasi kebijakan pelayanan minimum. Standardisasi sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga isu, yaitu kebijakan yang terbagi kedalam tiga hal yaitu :

  1. Kebijakan dari pelayanan minimum, yaitu kebijakan yang sudah ada dan kebijakan yang akan dibuat.
  2. Implementasi pelayanan minimum, yang terdiri atas manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, mekanisme, dan pembiayaan.
  3. Nilai pelayanan minimum, yang terdiri atas indikator akuntabiulitas, transparansi, keadilan, dan resposivitas.

Perlu ditegaskan bahwa pemebrian pelayanan minimum adalah tugas pokok yang di emban oleh pemerintah, dan menjadi tolak ukur akan kinerja pemerintah. Jadi, fokus dari materi atau muatan kebijakan publik adalah berkenaan dengan pelayanan minimum tersebut. Artinya, cre policy berkenaan dengan core task dan core competencies dari sektor publik, yaitu pelayanan minimum yang disebutkan diatas. Sementara itu, perlu dipahami bahwa manajmen pelayanan minimum adalah indikator pokok pula. Manajmen pelayanan minimum dapat diselenggarakan sebagai berikut :

  1. Meletakkan pelayanan minimum sebagai komitmen politik dari pemerintah
  2. Membuat evaluasi kebutuhan pelayanan minimum
  3. Menyusun rancangan strategi pelayanan umum (termasuk SPM)
  4. Melakukan pelayanan minimum dalam konteks sektor dan area (wilayah)
  5. Melakukan pendapingan dalam pelayanan minimum
  6. Melakukan audit atas pelaksanaan pelayanan minimum

 

Manajmen ini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah apabila terdapat semacam gugus kerja (task force) di bidang pelayanan minimum yang bertugas sebagai tim inti dalam perencanaan, pendampingan, dan pengendalian (termasuk audit). Tim ini dapat sebaiknya terdiri berbagai dua fihak, yaitu pembuat dan pelaksana kebijakan publik (pelayanan minimum) yaitu pemerintah dan pihak yang menjadi pemanfaat (beneficiary) kegiatan tersebut, yaitu masyarakat melalui komite-komite penilaian minimum.

Tim ini dibentuk sekaligus dengan tegas memastikan bahwa pelayanan minimum dilaksanakan dengan optimal oleh pemerintah dengan sebanyak-banyaknya melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian, tim ini bukanlah tim pengawas (watchdog) melainkan tim mitra.

Dapat dikatakan pelayanan minimum adalah tugas paling mendasar dari pemerintah yang acapkali ditinggalkan karena dikalahkan oleh prioritas-prioritas lain populis (biasanya dikarenakan pilihan-pilihan politis). Reivensi pemerintah bukan saja berarti memperbaharui pemerintah, melainkan melihat dan memastikan kembali apakah tugas-tugas menjadi tanggung jawab benar-benar telah dilaksanakan dengan memadai dengan pelayanan minimum yang di maksud.

Pelayanan minimum semakin penting ketika muncul standar-standar baru dalah pengukuran kinerja pemerintah, dimana salah satunya adalah audit manajmen pemerintah dalam label good governance. Standarisasi pelayanan minimum akan membantu pemerintah melaksanakan tugas dan kewajiban pokoknya sekaligus menjadikan audit manajmen pemerintah dalam kerangka goog gavernance menjadi lebih mudah, jelas, dan adil.

Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum istilas kebijakan sudah tidak asing di dengar di kalangan masyarakat dengan istilah kebijkan ini sering juga di sebut “policy” di gunakan untuk menunjuk perilaku seorang oktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Penegrtian kebijkan seperti ini dapat kita gunakan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembeicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu kita memerlukan pengertian kebijkan publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan publik (publik policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing- masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda –beda. Perbedaan ini timbul karena masing- masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain pendekatan dan model yang di gunakan para ahli para ahli juga menetukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak di definisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat di ramalkan.

Salah satu definisi menegenai kebijakan publik di kemukakan oleh Robert Eyestone, ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat di definisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” konsep yang di katakan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang di maksud dengan kebijakan publik mencakup banyak hal. Batasan lain kebijakan publik di katakan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk di lakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang di lakukan oleh Dey ini di anggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas anatara apa yang di putuskan oleh pemerintah untuk di lakukan dan apa yang sebenarnya yang di lakukan oleh pemrintah, seperti penganngkatan pegawai baru atau lisensi. Suatu tindakana yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik.

Seorang pakar ilmuan politik lain, Richard Rose menyatakan bahwa kebijakan hendaknya di pahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan darpada suatu keputusan tersendiri”. Definisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisiu ini berguna karena kbujakan di pahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar satu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Definisi selanjutnya dari Carl Friedrich memndang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk mengunakan dan mangatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan  suatu cara atau suatu maksud tertentu. Definisi yang berikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya di pahami sebagai tindakan yang di lakukan oleh pemerintah, tetapi juga di kelompok maupun individu. Gagasan bahwa kebijakan mencakup prilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebgai bagian definisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan- tindakan pemerintah yang di kemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.

Satuhal yang perlu di ingat bahwa dalam mendefinisikan kebijakan adalah kebijakan harus tetap mempunyai pengertian apa yang sebenarnya harus di lakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga defini kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang disusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tetap jika di definisikan mencakup pulah arah tindakan atau apa yang dilakukan atau tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

 

sumber buku : Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD.

pengertian administrasi publik

pengertian administrasi
Administrasi Publik (Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan good governance.

sejarah adminitrasi negara
Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887), yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada 1913-1921, menulis sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system (sistem perkoncoan) yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi Ilmu Politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut karena memang fokus kajian Ilmu Politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan.
Woodrow Wilson

Menurut Wilson, Ilmuwan Politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai Ilmu Administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik. Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis ―the field of administration is the field of business.

Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul: Politics and Administration pada tahun 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh para ilmuwan administrasi negara sebagai “proklamasi‟ secara resmi terhadap lahirnya Ilmu Administrasi Negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Ilmu Politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi politik-administrasi. Melalui paradigma ini, Ilmu Administrasi Negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan Ilmu Politik dengan ontologi, epistimologi dan aksiologi yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku yang secara sistematis menjelaskan apa sebenarnya Ilmu Administrasi Negara lahir dengan dipublikasikannya buku Leonard D. White yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration pada 1926. Buku White yang mencoba merumuskan sosok Ilmu Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, seperti Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul Scientific Management, Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan dalam monograf yang berjudul General and Industrial Management, W.F. Willoughby (1918) dengan karyanya yang berjudul The Movement for Budgetary Reform in the State, dan Max Weber (1946) dengan tulisannya yang berjudul Bureaucracy.

Era berikutnya merupakan periode di mana para ilmuwan administrasi negara berusaha membangun body of knowledge ilmu ini dengan terbitnya berbagai artikel dan buku yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-pinsip administrasi yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel L. Gulick (1937) yang berjudul Notes on the Theory of Organization di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting). Tidak dapat dimungkiri, upaya para ahli administrasi negara untuk mengembangkan body of knowledge ilmu administrasi negara sangat dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga diterapkan di organisasi pemerintah.

Perkembangan pergulatan pemikiran ilmuwan administrasi negara diwarnai sebuah era pencarian jati diri Ilmu Administrasi Negara yang tidak pernah selesai. Kegamangan para ilmuwan administrasi negara dalam meninggalkan induknya, yaitu Ilmu Politik, untuk membangun eksistensinya secara mandiri bermula dari kegagalan mereka dalam merumuskan apa yang mereka sebut sebagai prinsip-prinsip administrasi sebagai pilar pokok Ilmu Administrasi Negara. Keruntuhan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi ditandai dengan terbitnya tulisan Paul Applebey (1945) yang berjudul Government is Different. Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah. Karya Herbert Simon (1946) yang berjudul The Proverbs of Administration semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami “krisis identitas‟ dan mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama ketika ilmuwan administrasi negara mencoba menemukan kembali fokus dan lokus studi ini.

Kesadaran bahwa lingkungan pemerintahan dan bisnis cenderung mengembangkan nilai, tradisi dan kompleksitas yang berbeda mendorong perlunya merumuskan definisi yang jelas tentang prinsip-prinsip administrasi yang gagal dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dwiyanto (2007) menjelaskan bahwa lembaga pemerintah mengembangkan nilai-nilai dan praktik yang berbeda dengan yang berkembang di swasta (pasar) dan organisasi sukarela. Mekanisme pasar bekerja karena dorongan untuk mencari laba, sementara lembaga pemerintah bekerja untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis. Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus).

Kebijakan Permasalah Sampah di Kota Palu

Kebijakan Pemerintah Terhadap Masalah Pedagang Kaki Lima

Kebijakan publik adalah segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima. Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima.

Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan kita harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas. Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi dilapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Dimata pemerintah citra negatif tersebut telah mendogma. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan.

Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama dikota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Tujuan dari penyusunan policy paper ini adalah memberikan gambaran kepada pemerintah tentang implikasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut serta memberikan alternatif kebijakan yang lain yang mungkin bisa dijadikan rujukan untuk memberdayakan PKL tersebut.

Dalam penulisan Policy Paper ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Berbagai sumber bacaan, terutama artikel dari jurnal-jurnal pada beberapa situs internet, menjadi bahan rujukan penulis dalam penulisan policy paper ini. Penulis menemukan berbagai refrensi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan PKL menjadi hal yang paling urgen bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencarikan solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.

Melalui kertas kebijakan ini penulis mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta mendesak pemerintah agar segera mencari solusi untuk menyelamatkan keberadaan dari PKL tersebut. Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai Shadow Economy. Namun, mengingat bahwa kontribusi PKL sangat besar bagi semua kalangan masyarakat. Keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu.

Masalah keberadaan PKL serta upaya untuk menghilangkannya atau menggusurnya sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Seiring dengan perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha –usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini di prediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur.

Seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya harus menyiapkan dana khusus sebagai jaminan PKL yang digusur untuk memulai usaha baru ditempat lain.Mengingat PKL yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap illegal .Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya , berserikat dan berkumpul. Jadi yang terkena dampak dari adanya PKL yaitu para masyarakat pengguna jalan dan mengurangi keindahan tatanan jalan perkotaan maupun didesa.

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pemah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Pemkot menegaskan komitmen penataan dan pengelolaan sektor informal. Selain itu, secara khusus didirikan Dinas Koperasi dan Sektor Informal. Lembaga tersebut berupaya menyediakan kawasan “legal” bagi PKL untuk berjualan dan menyediakan dana bergulir.

Pemkot sendiri mengaku telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas Koperasi dan Sektor Informal.
Melihat kenyataan di lapangan, upaya Pemkot dalam penataan PKL ternyata diangggap beberapa kalangan masih terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk measyarakat miskin.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, srelokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari win-win solution atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

permasalahan sampah di kota palu

Kota Palu yang menjadi ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah yang di keliling oleh gunung-gunung yang memiliki panoroma yang sangat indah untuk di nikmati namun ada satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota yaitu sampah masih berserahkan di mana-mana. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan sampah tersebut semakin kompleks dalam kaitannya dengan pengelolaannya karena, kuantitasnya semakin meningkat, semakin bervariasi jenis komposisinya, keterbatasan sumber dana bagi pelayanan umum, dampak perkembangan ekonomi dan juga semakin tingginya aktivitas-aktivitas sumber potensial adanya sampah.

Kehadiran sampah merupakan hal yang tidak di inginkan para masyarakat yang berada di Palu dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat buruk sehingga dapat menyebabkan banjir di saat musim hujan. Tahun ini pemerintah kota palu telah membuat kegiatan dalam rangka untuk membersihkan daerah masing-masing seperti di jalan, di selokan dan di pinggir-pinggir sungai yang di kenal sekarang dengan sebutan Padat Karya. Padat karya ini adalah sejumlah orang yang telah di tunjuk/di pilih oleh masing-masing ketua RT setempat untuk ikut dalam kegiatan yang di bentuk pemerintah kota ini agar dapat membersihkan sampah yang banyak berserahkan di mana-mana dan mereka juga di berikan upah pemerintah kota dalam kegiatan ini, upahnya di berikan setiap bulan dan di terima langsung di kantor pos setempat oleh warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Adanya bantuan dari Padat Karya dalam membersihkan sampah yang banyak berserahkan baik sampah kering, sampah basah maupun sampah organik sehingga pemerintah kota berharap dengan di bentuknya Padat Karya ini setidaknya dapat mengurangi sampah yang berserahkan.

Namun nyatanya sekarang masih banyak juga sampah yang berserahkan di mana-mana walaupun pemerintah kota telah membentuk Padat Karya  dalam rangka dapat membersihkan sampah yang berserahkan sehingga masyarakat Palu berpikir percuma Padat Karya di bentuk kalau sampah masih banyak berserahkan karena mereka setiap hari telah membersihkan sampah tetapi setelah mereka bersihkan sampah-sampah tersebut tetap ada. Kebersihan lingkungan sebenarnya tergantung dari kesadaran dari dalam diri seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan dapat terjaga dari sampah-sampah yang menyebabkan banyak penyakit seperti penyakit Demam berdarah yang di sebabkan oleh nyamuk. Ketika lingkungan bersih dan tertata rapi kita pun yang tinggal di lingkungan itu akan nyaman dan tenang dari berbagai penyakit yang di sebabkan oleh sampah-sampah. Maka pemerintah kota khususnya pemerintah kota Palu agar dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada para masyarakat dengan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit dan pemerintah juga membuat tempat sampah  baik sampah basah, sampah kering maupun sampah organik untuk di tempatkan di setiap RT agar masyarakat dapat membuang dan membedakan sampah yang akan mereka buang karena sampah organik ini tidak dapat terurai sehingga sampah organik hanya di bakar serta kegiatan tersebut akan membuat masyarakat sadar betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindari dari penyakit seperti dengan membuang sampah pada tempatnya. Maka secara otomatis Kota Palu terhidar dari sampah yang mengakibatkan bauh busuk dan banjir di saat tiba musim hujan.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan sampah tersebut semakin kompleks dalam kaitannya dengan pengelolaannya karena, kuantitasnya semakin meningkat, semakin bervariasi jenis komposisinya, keterbatasan sumber dana bagi pelayanan umum, dampak perkembangan ekonomi dan juga semakin tingginya aktivitas-aktivitas sumber potensial adanya sampah.

Kehadiran sampah merupakan hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan pencemaran apabila daya asimilasi alam tidak mampu lagi mendukungnya. Selain itu sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat karena dari sampah tersebut dapat hidup berbagai organisme penyebab penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara vektor. Penyakit-penyakit terbut seperti Tyhpus abdominalis, diare, Dengue Haemorhagic Fever.

Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, seyokyanya menjadi contoh pengelolaan sampah yang baik dari tempat pembuatan samapah yang tersebar di pinggir jalan di angkut menggunakan mobil pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir sampah yang di kawatuna. Namun tak seperti yang kita harapkan bahwa masih banyak samapah yang berserahkan di berbagai tempat pembuangan sampa di lingkungan masyarakat yang kurang dapat perhatian dan tidak ditindaki secara rutin pengangkutan sampah tersebut.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan setiap harinya ter­nyata hanya bisa mengangkut 50 persen total sampah yang ada di Kota Cilegon. Lagi-lagi ma­salah keterbatasan anggaran, luas­nya wilayah, serta minimnya sa­rana dan prasarana dijadikan ala­san. Dinas Kebersihan hanya mempunyai 22 truk, 12 becak motor, 36 ge­robak, dan 74 kontainer, serta 150 tenaga.

Sampai saat ini masalah sampah di Kota Palu belum bisa tertangani dengan baik. Dan parahnya lagi ketika musim hujan, pemandangan di sepanjang jalan ditengah kota masih saja diwarnai oleh sampah yang berserakan di jalan raya akibat luapan air di drainase sehingga membuat sampah-sampah itu keluar dari drainase.

Masalah ini yang perlu perhatian dari kita semua terutama dari dinas-dinas terkait. Namun intinya bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota, akan tetapi disini dibutuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar bagaimana lingkungan kita tetap bersih dan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya (TPS/Tempat Pembuangan Sampah).

Persoalan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di Kota Palu banyak yang tidak tepat guna. Masalahnya ada TPS yang ditempatkan jauh dari pemukiman warga. Sehingga tidak heran jika ada warga yang tidak mau perduli dengan kebersihan lingkungannya, bermasa bodoh dengan membuang sampah dipinggiran jalan sesuka hatinya dan menumpuknya sampai menampakkan pemandangan yang jorok. Belum lagi sampah-sampah yang dibuang di selokan atau drainase, hingga membuat drainase tersumbat oleh tumpukan sampah lalu ketika hujan maka sampah-sampah itu meluber ke jalan raya. Mengundang dinas terkait untuk membahas dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemetaan untuk penempatan TPS di tempat-tempat yang tepat sehingga keberadaan TPS ini bisa berfungsi dengan baik.

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  11  Tahun  2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang direfisi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 menegaskan Termasuk  didalamnya  pemilik setiap angkutan  umum,  kendaraan pribadi,   fasilitas umum,   fasilitas   sosial,   perkantoran,   perusahaan, pusat perbelanjaan, wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS. Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah tangga perorangan/rumah  tangga  yang  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

makalan teori klasik dan neoklasisk administrasi publik

BAB I
Pendaluan

  • Latar belakang

Perkembngan aktifitas pendidikan mengharuskan adanya teori yang dapat memberikan penjelasan atau masalah-masalah yang di hadapi dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efesiensi pendidikan.Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.Calvin S. Hall dan Gardner Lindsey (1970) berpendapat bahwa teori adalah seperangkat konvensi yang diciptakan oleh ahli teori, terdiri dari suatu gugus asumsi ysng relefan dan secara sistematis berhubungan satu sama lain. Suatu teori tidak dilihat dari benar salahnya, melainkan dilihat apakah teori itu mempunyai kegunaan dalam meramalkan suatu kejadian atau dapat menghasilkan konsep yang relefan yang dapat di perifikasikan.

Konsep-konsep tentang organisasi telah berkembang mulai tahun 1800-an, dan konsep-konsep ini sekarang dikenal sebagai teori klasik (classical theory) atau kadang-kadang disebut juga teori tradisional. Organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritisi klasik sebagai sangat tersentralisasi, dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Para teoritisi klasik menekankan pentingnya “rantai perintah” dan penggunaan disiplin, aturan dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar beroprasi lebih efisien. Teori klasik berkembang dalam tiga aliran : teori birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Ketiga aliran ini dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama. Ketiganya juga mempunyai efek yang sama dalam praktek, dan semuanya dikembangkan sekitar tahun 1990 – 1950 oleh kelompok-kelompok penulis yang bekerja secara terpisah dan tidak saling berhubungan.Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajmen yang di lakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan.

Mayo (1930); memberi pemahaman awal tentang organisasi sebagai suatu kesatuan sistem, kontribusinya didasari oleh suatu riset bukan hanya pengalaman pribadi, dia mengalihkan perhatian dari masalah struktur dan pengendalian mekanis ke faktor manusia yang mempengaruhi performa organisasi industri.

Aliran pemikiran lebih lanjut yang muncul digambarkan sebagai neoklasik, dan secara sederhana sebagai teori atau aliran hubungan manusiawi. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori neoklasik merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Teori neoklasik adalah menekankan pentingnya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya.

 

 

 

 

BAB II
Pembahasan

1.2  Pembahasan

 

  1. Pengertian teori

Calvin S. Hall dan Gardner Lindsey (1970) berpendapat bahwa teori adalah seperangkat konvensi yang diciptakan oleh ahli teori, terdiri dari suatu gugus asumsi ysng relefan dan secara sistematis berhubungan satu sama lain. Suatu teori tidak dilihat dari benar salahnya, melainkan dilihat apakah teori itu mempunyai kegunaan dalam meramalkan suatu kejadian atau dapat menghasilkan konsep yang relefan yang dapat di perifikasikan.

Sedangkan menurut donald J. Willower (1975) dalam hoy and miskel dalam bukunya educational administraton; theory ,research and practice mengemukakan bahwa yang di maksud teori adalah a body of intrrelated, consistent generalizations.Artinya adalah teori adalah suatu set konsep yang saling berhubungan, asumsi, dan generalisasi yang secara sistematis menguraikan dan menjelaskan keteraturan perilaku pada organisasi bidang pendidikan.

  1. Penegrtina organisasi

Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajmen yang di lakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan.

Menurut boone dan katz organisasi di definisikan sebagai berikut :

Organisasi adalah suatu peroses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup tiga elemen pokok :

  1. Interaksi manusia
  2. Kegiatan yang mengarah pada tujuan
  3. Struktur organisasi itu sendiri

C )  ciri-ciri organisasi

  1. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan
  2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan
  3. Secara sadar di koordinasi dan dengan sengaja disusun
  4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat di identifikasi

Mayo (1930); memberi pemahaman awal tentang organisasi sebagai suatu kesatuan sistem, kontribusinya didasari oleh suatu riset bukan hanya pengalaman pribadi, dia mengalihkan perhatian dari masalah struktur dan pengendalian mekanis ke faktor manusia yang mempengaruhi performa organisasi industri.

 

  1. Teori Organisasi

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut.

Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Selama beberapa dekade, para akademisi dan praktisi dari berbagai latas belakang dan perspektif telah mengkaji dan menganalisis organisasi-organisasi dan berbagai teori telah diperkenalkan, dievalusi dan diperbaiki dari waktu kewaktu pandangan-pandangan baru cendrung mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu.

            Stephen P. Robbins (1983:35) mengemukakan bahwa ada dua dimensi dasar di dalam evolusi teori organisasi dan setiap dimensi mempunyai perspektif yang saling bertentangan.

  • Dimensi pertama merefleksikan bahwa organisasi itu adalah sistem, sebelum kurang lebih tahun 1960, teori organisasi cenderung didominasi oleh perspektif system tertutup. Organisasi-organisasi pada dasarnya dipandang berdiri sendiri dan tertutup dari lingkungannya. Akan tetapi mulai sekitar tahun 1960, teori organisasi secara jelas mulai menerima perspektif sistim terbuka. Analisis-analisis yang sebelunya hanya befokus kepada karakteristik interen dari organisasi, kemudian berubah menjadi pendekatan yang menekankan pentingnya organisasi memperhatikan peristiwa dan proses yang terjadi dilingkungan eksteren.
  • Dimensi yang kedua, berhubungan dengan hasil-hasil akhir dari struktur organisasi. Disini kita jumpai kembali keadaan yang saling bertentangan. Perspektif rasional menyatakan bahwa struktur organisasi dirasakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan khusus secara efektif. Sebaliknya perspektif social menekankan struktur adalah hasil utama dari kekuatan kekuatan yang saling bertentangan dari para pengikut organisasi yang mencari kekuasaan dan kendali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Teoretikus Tipe 1 (Aliran Klasik).

 

Teori organisasi klasik (classical theory) atau biasa disebut dengan teori tradisional berisi konsep-konsep organisasi dalam kerangka waktu 1900-1930. Dalam teori ini organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritisi klasik sebagai “sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreatifitas”. Teori klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerjasama. Ciri aliran klasik mengembangkan prinsip-prinsip atau model universal yang dapat digunakan pada semua keadaan, melihat organisasi sebagai sistem tertutup yang diciptakan untuk mencapai tujuan dengan efisien.

Jadi tema utama aliran klasik adalah efesiensi dan mekanistis sedangkan berdasarkan perspektif sistem teori organisasi klasik bersifat tertutup dan berdasarkan perspektif tujuan bersifat rasional.

Teori ini juga berkembang dalam tiga aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu :

  1. Teori birokrasi.

Teori ini dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya “ The Protestant Ethic and Spirit Capitalism “. Birokrasi menurut Weber bersifat Legal Rasional. Organisasi itu legal, karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas dan organisasi disebut rasional dalam penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Birokrasi mencoba melukiskan sebuah sebuah organisasi yang ideal, organisasi yang secara murni rasional dan yang akan memberikan efesiensi operasi yang maksimum. Karakteristik-karakteristik dibawah ini merupakan esensi dari birokrasi Weber atau disebut juga organisasi yang ideal. Karakteristik Birokrasi Weber antara lain :

  1. Pembagian kerja. Pekerjaan dari setiap orang dipecah-pecah sampai ke pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, rutin dan ditetapkan dengan jelas.
  2. Hirarki kewenangan yang jelas
  3. Formalisasi yang tinggi
  4. Bersifat tidak pribadi (impersonal)
  5. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai didasarkan atas kemampuan.
  6. Jejak karier bagi para pegawai.
  7. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.

 

 

Organisasi birokrasi mungkin dapat diterapkan dengan lebih baik dengan menggunakan beberapa seting yang berbeda. Walaupun bentuk birokrasi lebih banyak diterapkan pada organisasi pemerintah bentuk ini juga dapat diterapkan pada organisasi bisnis, organisasi sukarela atau organisasi- organisasi keagamaan. Organisasi birokrasi sangat menarik sebab menampakkan pentingnya pendekatan paling efesiensi untuk mengawasi pekerjaan yang diberikan karyawan dengan jumlah objek yang besar.Pengalaman secara umum cenderung menunjukkan bahwa keaslian tipe birokrasi administrasi adalah berasal dari keaslian dalam sudut pandang tehnikal, kesesuaian yang tinggi dalam mencapai efesiensi dan secara formal mementingkan pengetahuan dan rasionalitas, pentingnya melaksanakan pengawasan terhadap manusia. Sebab organisasi birokrasi menyediakan struktur yang pasti dari sedikit kekuasaan dimana perintah-perintah disalurkan beradasarkan tingkat dari jumlah pengaruh dalam posisi yang dikuasai.

  1. Teori administrasi.

Walaupun prinsip-prinsip organisasi ditulis pada waktu yang hampir bersamaan tetapi focus Taylor dan Fayol berbeda. Ide-ide Taylor di dasarkan atas penelitian ilmiah sedangkan Fayol menulis atas dasar pengalamannya bertahun-tahun sebagai seorang praktisi eksekutif. Fayol mencoba menengembangkan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada semua manajer dari semua tingkatan organisasi dan menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dilakukan seorang manajer, sedangkan Taylor memusatkan perhatian pada tingkat yang paling rendah dalam organisasi.

Henry Fayol menggunakan seluruh karier bisnisnya pada sebuah perusahaan pertambangan dan industri di Perancisdan pension setelah membuat kemajuan besar dalam mengorganisir dan memperluasnya. Tahun-tahun terakhir digunakannya untuk memperkembangkan hasil pemikirannya khususnya dalam lingkungan pemerintahan, bahwaprinsip-prinsip administrasi dapat dan harus diaplikasikan pada semua bentuk organisasi tidak hanya pada perusahaan dan industri. Berikut ini Prinsip-prinsip Organisasi Menurut Henry Fayol :

 

  1. PembagianKerja, ( division of work )
  2. WewenangdanTanggungajawab ( authority and responsibility )
  3. Disiplin ( Diciplin)
  4. KesatuanPerintah ( unity of command )
  5. KesatuanPengarahan ( unity of direction )
  6. Mendahulukankepentinganumumdaripadakepentinganpribadi
  7. (subordination interest of individual interest to general interest )
  8. Balasjasa ( remuneration of personnel )
  9. Sentralisasi ( centralization )
  10. RantaiSkalar ( scalar chain )
  11. Tata tertib ( order )
  12. Keadilan ( equity )
  13. Kelanggenganpersonalia ( stability of tenure of personnel )
  14. Inisiatif ( initiative )
  15. SemangatKorps ( esprit de corps )

 

 

  1. Manajemen ilmiah.

Manajemen Ilmiah (Scientific Management) dikembangkan mulai tahun 1911 oleh Frederick Winslow Taylor dengan karyanya yang berjudul “Principles of Scientific Management“ menandai awal penciptaan teori yang serius di bidang manajemen dan organisasi. Titik penekanan yang ditampakkan dalam mempelajari manajemen adalah percobaan untuk memperoleh prinsipprinsip ilmiah yang menjadi petunjuk kegiatan dari praktek manajer untuk mendisain atau memodifikasi struktur organisasi. Tekanannya pada ilmu adalah sangat penting, Ada dua pendapat penting tentang manajemen ilmiah, pertama manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik “ a bag of trick” untuk meningkatkan efesiensi kerja organisasi. Prinsip-prinsip Manajemen Ilmiah antara lain :

  1. Penggantianmetodekira-kiraatau system coba-cobadanmenerapkanmetode-metodeilmupengetahuan di setiapunsurekegiatan.
  2. Kerjasamaantaramanajemendanburuhuntukmenyelesaikantujuanpekerjaan, yang sesuaidenganmetodeilmiah.
  3. Pembagiantanggungjawab yang lebihmeratadiantaramanajerdanparapekerja, yaitupihakpertamasebagaiperencanadan supervisesedangkan yang keduasebagaipelaksana.

 

No. Theorist Teori Prinsip-prinsip Teori
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Frederick Taylor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Fayol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Weber

 

 

Scientific Management

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip-prinsipOrganisasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birokrasi (StrukturIdeal dari sebuah Organisasi) Merupakan prototype rancangan struktur

1.      Penggantian metode dari pekerjaan ditentukan secarailmiah

2.      Seleksi dan pelatihan pekerja ditentukan secara ilmiah

3.      Kerjasama antara manajemen dan buruh untukmenyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan metodeilmiah

4.      Pembagian tanggung jawab antara manajer dan pekerja,manajer sebagai perencana dan supervisi dan pekerjasebagai pelaksana

1.      Pembagian kerja/spesialisasi

2.      Wewenang atasan untuk memberi perintah dan diiringi olehtanggung jawab

3.      Disiplin sebagai tata aturan organisasi yang wajib ditaatipekerja

4.      Kesatuan komando, perintah hanya dari 1 atasan

5.      Kesatuan arah, semua aktifitas anggota kelompok untuktujuan yang sama dibawah seorang manajer dengansebuah rencana

6.      Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentinganindividu

7.      Remunerasi, gaji harus sesuai jasa

8.      Sentralisasi, sentralisasi dan desentralisasi harus sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan

9.      Rantai scalar, komunikasi harus sesuai urutan walau dalam kondisi tertentu bisa terjadi komunikasi silang

10.  Tata tertib, right man in the right place and time – rightthing in the right place and time

11.  Keadilan

12.  Stabilitas masa kerja para pekerja, turnover yang optimalbagi tiap pekerja

13.  Inisiatif, bahkan dari pekerja

14.  Esprit de corps, team spirit akan membangun keselarasan dan persatuan organisasi

1.      Adanya pembagian kerja

2.      Sebuah hirarki wewenang yang jelas

3.      Prosedur seleksi yang formal

4.      Peraturan yang terperinci

5.      Hubungan yang tidak didasarkan pada hubunganpribadi/impersonal

 

  1. Teoretikus Tipe 2 (Aliran Hubungan Antar Manusia).

 

Aliran Neo Klasik atau biasa disebut dengan aliran human relation menjadikan perilaku manusia dan sifat sosial sebagai pusat perhatian. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini maka teori neo klasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama.  Beberapa tokoh yang terkenal dalam aliran Neo Klasik antara lain :

 

 

  1. Elton Mayo dengan “ Howthorne Study “

 

Penemuan-penemuan howthorne telah menambah dimensi dimensi baru dan esensial bagi teori organisasi. Didalam studi How thorneter sebut telah memperkenalkan gagasan bahwa organisasi adalah suatu system terbuka dimana segmen teknis dan manusiawi saling terkaiterat. Dan pada akhirnya percobaan-percobaan How thorne menunjukkan bagai mana kegiatan kelompok-kelompok kerja kohesif sangat berpengaruh pada operasiorganisasi. Kajian how thorne di perluas dan diteruskan pada tahun 1930-an, pada mulanya diciptakan oleh para insinyur industry dari Western electric untuk menguji akibat dari berbagai macam tingkat penerangan terhadap produktivitas kerja. Kesimpulan dari penelitian ini ternyata bahwa intensitas penerangan jelas tidak mempunyai hubungan langsung dengan produktivitas kelompok, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan perilaku yang mereka saksikan. Kemudian parainsinyur Western Electric menghubungi ahlipsikologi Elton mayo untuk ikut dalam kajian tersebut. Akhirnya ditambahlah elemen-elemen penguji perubahan panjang hari kerja dan waktu kerja dalam seminggu. Pengenalan waktu istirahat, rencanaupah individual dan kelompok, ternyata insentif tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas. Kajian How thorne mengantar kejaman humanism organisasi dalam melihat rancangan organisasi para manajer selalu mempertimbangkan akibat terhadap kelompok kerja, sikap pegawai dan hubungan antara manajemen dengan pegawai.

 

  1. Hugo Musnterberg “PsikologiIndustri“

 

Hugo Munsterberg merupakanpencetuspsikologiindustrysehinggadikenalsebagaiBapakPsikologiIndustri.Dalambukunya “Psikology and Industrial Efficiency” menguraikanbahwauntukmencapaitujuanproduktivitasharusmelakukantigacara, yaitu :

  1. Penemuan best possible person.
  2. Penciptaan best possible work.
  3. Penggunaan best possible effect.

 

  1. Maslow “TeoriHirarkiKebutuhan“(Basic Need).

 

Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang berprilaku tertentu karena didorong oleh berbagai kebutuhan yang harusdipenuhinya. Maslow menggolongkan kebutuhan manusia menjadi lima macam yang tersusun dalam suatu hirarki. Teori Hirarki Kebutuhan antara lain :

  1. Kebutuhan yang bersifatfisiologis (physiological needs), yang dapatdimanifestasikandalamhalkebutuhanakanmakan, minum, pakaian, tempattinggaldankebutuhan lain yang bersifatfisik, misalnyakebutuhanbebasakan rasa sakit.
  2. Kebutuhanakan rasa aman (safety and security needs), misalnyadalambentukkebutuhanakankebebasandarisegalabentukancaman, baik di dalamdinasmaupundiluar jam dinas, bebasdarisegala macamtuduhan, kebutuhanakankeamananjiwadanharta.
  3. Kebutuhan social dan rasa memiliki (social and belongingness). Yang termasukdalamkebutuhaniniantara lain kebutuhanakanberkelompok(berteman), afiliasi, interaksi, dicintaidanmencintai.
  4. Kebutuhanakanpenghargaanatau prestige (esteem needs), kebutuhaningindihargaipendapatnyadandihormati.
  5. Kebutuhanuntukmempertinggikapasitaskerja/Aktualisasidiri (self actualization), yaitukebutuhanuntukmemenuhidirisendiridenganmenggunakankemampuan, ketrampilandanpotensi.

 

  1. Herzberg “MotivasiDuaFaktor“

 

Teori ini dinamakan teori duafactor karena dalam teori ini dikembangkan dua factor motivasi bagai para pegawai. Faktor yang pertama di namakan faktor yang membuat pegawai merasa tidakpuas (dissatisffiers factor) dan factor yang kedua adalah factor yang membuat pegawai merasapuas (satisfiers factor). Dua factor tersebut juga dinamakan factor ekstrinsik danintrinsik.

  • FaktorekstrinsikFaktor yang membuat pegawai tidak puas (disasstifiers) meliputifaktor-faktorsebagaiberikut :
  1. gaji atau upah
  2. keamanan kerja
  3. kondisi kerja
  4. status
  5. kebijaksanaan perusahaan
  6. mutu dari teknik pengawasan
  7. Interaksiantar personal, yang dapatdibedakanmenjadiinetraksiantarsesamepegawai, interaksiantaraatasandanbawahan.
  • Faktor yang keduayaitufactorpemuas (satisfiers) atauintrinsikterdiridariserangkaiankondisi yang meliputibeberapafactorsebagaiberikut :
    1. Pengakuan (recognition).
    2. Tanggungjawab (responsibility)
    3. Prestasi (achievement)
    4. Pekerjaanitusendiri (the work itself)
    5. Adanyakemungkinanuntukberkembang (thepossibility of growth)
    6. Kemajuan (advancement).

 

 

 

 

 

  1. Dasar-dasar Organisasi menurut teori klasik

 

Menurut para pengikut aliran teori organisasi klasik, adanya suatu organisasi atau koordinasi bergantung pada empat kondisi pokok. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. KEKUASAAN – hal ini bisa disebut sebagai sumber pengorganisasian tertinggi. ( dewan direktur dalam perusahaan, para staf komandan dalam militer )
  2. SALING MELAYANI – organisasi timbul karena masyarakat merasakan manfaat positif dari adanya organisasi tersebut.
  3. DOKTRIN – hal ini merupakan umusan tujuan organisasi.
  4. DISIPLIN – disiplin ini sangat diperlukan agar organisasi dapat diarahkan ,dapat dipercaya, dan mendapat dukungan dari orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya.

 

  1. Tiang dasar teoi organisasi formal

 

  • Pembagian kerja ( spesialisasi ) :bahwa dengan mengembangkan pekerjaaan-pekerjaan teknis organisasi akan dicapai perbaikan hasil kerja .
  • Proses skalar dan fungsional: Proses skalar adalah mengenai perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan tingkat-tingkat pada struktur organisasi. Proses fungsional adalah cara organisasi untuk berkembang horizontal.
  • Struktur: Struktur adalah hubungan antara berbagai kegiatan berbeda yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Teori organisasi klasik menyatakan bahwa organisasi dua struktur dasar : lini dan staf. Organisasi lini adalah berkaitan dengan rantai perintah utama yang dikembangkan langsung dari fungsi-fungsi organisasi – produksi keuangan – dan distribusi barang atau jasa (fungsi operasional). Organisasi staf berlaku sebagai penasehat dan berfungsi sebagai penyedia fasilitas untuk lini.
  • Rentang kendali : konsep rentang kendali berhubungan dengan berapa banyak seorang atasan dapat “mengendalikan” bawahan secara efektif. Para penulis klasik menyatakan bahwa perlu untuk membatasi rentang kendali para manajer, karena tidaklah mungkin seorang manajer melaksanakan banyak fungsi dan mencurahkan dirinya secara sama bagi tiap-tiap fungsi.

 

  1. Teori Organisasi Neoklasik

 

    Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik . Anggapan dasar teori neoklasik adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama.

 

  1. Perkembangan Teori Neoklasik

 

Teori neoklasik muncul dan “mengusulkan” perubahan-perubahan pada teori klasik. Pendekatan neoklasikmencakup uraian sistematis organisasi informal, dan pengaruhnya pada organisasi formal.

Teori neoklasik mengemukakan perlunya :

 

  1. Partisipasi atau melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan
  2. Perluasan kerja (job enlargement)

3.Management bottom-up .

 

Teknik ini memperkenankan para junior untuk melihat perusahaan dari pandangan manajer puncak dan bertindak bukan sebagai spesialis satu kegiatan.Proses – proses Saklar dan FungsionalMenimbulkan berbagai masalah dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pendelegasian adalah bahwa kapasitas (kemampuan)individu sama dengan wewenang (memerintah dan menugaskan) fungsinya.

Kasus 1 . kapasitas lebih besar daripada wewenang, Pemecahan yang jelasadalah mempromosikan atau memindahkan pada fungsi yang lebih sepadandengan kemampuannya.

Kasus 2 . kapasitas lebih kecil daripada wewenang. Ada beberapa alternatif dalammemecahkan kasus ini, termasuk demosi, atau pemecatan dalam keadaan ekstrim.

 

Dapat juga dilakukan peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan dan latihan (trainning)jadi , kita dapat menympulkan bahwa teori klasik menganggap bahwa wewenang cenderung sama dengan kapasitas orang yang ditujukan oleh fungsi-fungsi dalam organisasi.

 

  • Stuktur organisasi

Teori neoklasik menyatakan bahwa struktur merupakan penyebab terjadinya pergeseran-pergeseran (fricstion) internal diantara orang-orang yang melaksanakan fungsi yang berbeda-beda.

 

Menurut Melville Dalton penyebabnya adalah :

  1. Perbedaan tugas antara orang lini dan staff
  2. Perbedaan umur dan pendidikan
  3. Perbedaan sikap

neoklasik memberikan usulan rumusan yang akan membuat struktur menjadi hamonis , yaitu partisipasi , manajemen bottom-up, panitia bersama, penghargaan akan martabat manusia, dewan direktur junior diberi kesempatan dan komunikasi yang lebih baik lagi .

pengertian pemimpin, meminpin dan kepemimpinan

1. Pengertian Pemimpin

Robert G Owens (1995) :Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antar suatu pihak yang memimpin dengan yang dipimpin.
Pemimpin adalah orang – orang yang menentukan tujuan, motivasi dan tindakan kepada orang lain. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pemimpin dapat bersifat resmi (formal) dan tidak resmi (non formal).
Pemimpin resmi diangkat atas dasar surat keputusan resmi dari orang yang mengangkatnya dan biasanya mendapat gaji, sedangkan pemimpin tidak resmi diangkat tanpa  surat keputusan dan biasanya tanpa gaji.  Seseorang dapat diangkat sebagai pemimpin karena mempunyai kelebihan dari anggota lainnya. Kelebihan itu ada yang berasal dari dalam dirinya dan ada pula yang berasal dari luar dirinya.  Kelebihan dari dalam dirinya ia memiliki bakat sebagai pemimpin dan memiliki sifat- sifat pemimpin yang efefktif’. Kelebihan dari luar diri karena ia dikenal dan hubungan baik dengan yang sedang berkuasa, punya banyak teman, dari keturunan orang yang kaya atau turunan bangsawan atau penguasa.

2. pengertian memimpin